JAKARTA — Penguatan Danantara sebagai super holding nasional dinilai membuka ruang baru bagi Indonesia untuk menata pengelolaan kekayaan negara secara lebih produktif, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran atau ARPG, Syafrudin Budiman, S.IP, menilai gagasan mengenai pemanfaatan sebagian keuntungan Danantara untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan wacana strategis yang perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara investasi, keberlanjutan fiskal dan kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan merespons keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 11 Agustus 2026, mengenai kemungkinan sebagian keuntungan Danantara dialokasikan sebagai cadangan bagi APBN. Wacana tersebut, menurut Purbaya, masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan final.
Menurut Syafrudin, Danantara tidak semestinya hanya diposisikan sebagai pengelola portofolio BUMN, tetapi harus berkembang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai aset negara, memperkuat daya saing perusahaan nasional dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Danantara memiliki mandat strategis untuk menciptakan nilai. Karena itu, ketika nilai dan keuntungan aset negara meningkat, sebagian hasilnya secara proporsional dapat memberikan kontribusi kembali kepada negara, tanpa mengurangi ruang Danantara untuk melakukan investasi dan ekspansi,” ujar Syafrudin.
Ia menilai skema kontribusi kepada negara dapat dipertimbangkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, khususnya pos Kekayaan Negara Dipisahkan, sepanjang didukung landasan hukum, mekanisme penganggaran dan tata kelola yang transparan.
Menurutnya, prinsip tersebut tidak berarti mengubah Danantara menjadi sekadar instrumen penghimpun dividen bagi APBN. Sebaliknya, diperlukan formula yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kebutuhan Danantara untuk terus melakukan reinvestasi.
“Yang dibutuhkan bukan menarik seluruh keuntungan, melainkan membangun formula yang proporsional. Danantara tetap tumbuh, sementara negara memperoleh manfaat fiskal dari peningkatan nilai aset yang dikelola,” katanya.
Syafrudin juga menekankan pentingnya mempercepat transformasi BUMN melalui konsolidasi usaha, restrukturisasi perusahaan yang tidak produktif, optimalisasi aset, hilirisasi, transformasi digital, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta pengembangan investasi jangka panjang.
Menurutnya, keberhasilan Danantara pada akhirnya tidak cukup diukur berdasarkan besarnya aset yang berada di bawah pengelolaannya.
“Ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah seberapa besar nilai tambah yang diciptakan, seberapa sehat dan kompetitif BUMN, seberapa produktif aset negara, serta seberapa besar kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perjalanan tahun pertama Danantara seharusnya menjadi momentum untuk memasuki fase baru, dari pembangunan fondasi menuju penciptaan nilai yang lebih nyata.
Evaluasi kinerja Danantara, kata Syafrudin, perlu dilakukan dengan indikator yang terukur, antara lain peningkatan nilai aset, profitabilitas BUMN, efisiensi, kualitas tata kelola, manajemen risiko, serta kontribusi terhadap perekonomian dan APBN.
Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuntungan Danantara harus ditempatkan sebagai bagian dari desain besar pengelolaan kekayaan negara. Investasi tetap berjalan, aset terus berkembang, sementara negara memperoleh manfaat yang dapat dikonversi menjadi kekuatan fiskal untuk membiayai pembangunan.
“Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan kekayaan negara bukan hanya tentang seberapa besar keuntungan yang tercatat di neraca korporasi, tetapi tentang seberapa besar nilai tersebut kembali menjadi manfaat bagi masyarakat,” tutur Syafrudin.
Ia berharap Danantara dapat tumbuh sebagai super holding yang profesional, transparan dan berdaya saing global, sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan fiskal Indonesia.
“Danantara harus menciptakan nilai, BUMN harus semakin sehat, APBN harus semakin kuat, dan seluruh proses tersebut bermuara pada satu tujuan: menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
About the Author
