BEKASI — Ikhtiar memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi kembali mendapat dorongan dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Hasan Basri atau Gus Hasan. Ia mengusulkan kebijakan pemberian insentif bagi guru nonsertifikasi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan.
Gagasan tersebut secara khusus diarahkan kepada guru pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi. Gus Hasan mendorong agar pemerintah daerah memberikan insentif sebesar Rp200 ribu per bulan, dengan mekanisme, kriteria dan ketentuan penerima yang disusun sesuai regulasi serta kemampuan keuangan daerah.
Bagi Gus Hasan, pendidikan merupakan investasi strategis yang menentukan kualitas masa depan Kabupaten Bekasi. Karena itu, pembangunan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari kemajuan infrastruktur sekolah, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah memberikan perhatian kepada para pendidik yang berada di garis terdepan proses pembelajaran.
Guru, menurutnya, bukan sekadar pelaksana kegiatan belajar mengajar. Mereka merupakan bagian penting dalam membentuk pengetahuan, karakter, etika dan kompetensi generasi muda.
“Kalau kita ingin membangun generasi yang cerdas dan berkualitas, maka guru harus menjadi bagian penting dari perhatian kebijakan pemerintah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan kita rasakan pada masa depan,” ujar Gus Hasan.
Gagasan pemberian insentif tersebut telah dikomunikasikan bersama pihak terkait dan mendapat respons positif dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Meski demikian, Gus Hasan memahami bahwa setiap kebijakan publik harus dibangun melalui perencanaan yang matang, termasuk aspek penganggaran, verifikasi penerima, mekanisme penyaluran serta pengawasan.
Karena itu, ia mendorong agar gagasan tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diterjemahkan melalui pembahasan yang terukur dan konstruktif antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menariknya, Gus Hasan memilih pendekatan kolaboratif dengan membuka ruang komunikasi bersama anggota DPRD dari lintas partai dan lintas fraksi. Baginya, pendidikan terlalu fundamental untuk dibatasi oleh sekat-sekat politik.
“Ini bukan agenda satu partai atau satu fraksi. Kita perlu mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan merumuskan rencana besar pendidikan Kabupaten Bekasi. Kepentingannya adalah anak-anak kita dan masa depan daerah ini,” tegasnya.
Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa politik kebijakan dapat menjadi ruang untuk membangun kesepakatan demi kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan politik tetap dapat berjalan beriringan dengan semangat kolaborasi ketika tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam kerangka itu, pemberian insentif bukan sekadar persoalan nominal. Lebih substansial, kebijakan tersebut diharapkan menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi guru sekaligus bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung profesionalisme tenaga pendidik.
Gus Hasan juga mendorong agar setiap kebijakan pendidikan dirancang secara transparan, tepat sasaran, akuntabel dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara proporsional oleh mereka yang memenuhi persyaratan.
Lebih jauh, ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bagian dari agenda besar pembangunan pendidikan Kabupaten Bekasi yang mencakup peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan sarana dan prasarana, serta penciptaan ruang belajar yang aman dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.
Pada akhirnya, kemajuan pendidikan bukan hanya tentang seberapa megah sekolah dibangun, tetapi tentang seberapa kuat manusia yang berada di dalamnya dipersiapkan.
Ketika guru dihargai, pendidikan diperkuat. Ketika pendidikan diperkuat, masa depan Kabupaten Bekasi sedang dipersiapkan dengan lebih baik.
About the Author
